Penguatan Modal Sosial dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat

May 26, 2009

ABSTRAK

Makna pemberdayaan  mencakup tiga aspek, yaitu: menciptakan kondisi yang kondusif yang mampu mengembangkan potensi masyarakat setempat, memperkuat modal (potensi) sosial masyarakat demi meningkatan mutu kehidupannya, dan mencegah dan melindungi agar kekuatan atau tingkat kehidupan masyarakat yang sudah rendah menjadi semakin rendah.

Modal sosial yang merupakan salah satu aspek dalam makna pemberdayaan masyarakat kerap terlupakan. Peningkatan mutu kehidupan masyarakat  dapat dilakukan dengan meningkatkan modal sosial dalam masyarakat tersebut. Dalam makalah ini penulis mencoba membahas penguatan modal sosial yang dilakukan di dua ex pertanian lahan kering di kabupaten boyolali, dua ex proyek bangun desa serta desa Beji kecamatan Patuk kabupaten Gunungkidul.

Kemudian dilakukan penguatan modal sosial terhadap pengelolaan agroekosistem lahan kering (ALK) bagi masyarakat empat desa pertama. Sedangkan desa Beji memberdayakan masyarakat desanya melalui Kelompok usaha Bersama (KUBE). Dari total lima desa yang dibahas dapat ditemukan bahwa penguatan modal sosial sangat berpengaruh terhadap pemberdayaan yang dilakukan dan semakin besar modal sosial yang dimiliki maka  akan semakin sejahtera masyarakat tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Kemajuan yang telah diraih pada masa pemerintahan orde baru lebih menekankan pada pendekatan pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk mendapatkan keberhasilan pembangunan dalam jangka yang panjang hal tersebut tidaklah cukup. Kebutuhan untuk mengejar pertumbuhan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan negara-negara berkembang lainnya, dan pendekatan yang dilakukan memang memberikan hasil yang cukup signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya angka pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 7 % pada tahun 1996. Pada tahun 1996 angka rata-rata kemiskinan berada hanya mencapai 11,3% dan antara tahun 1987-1996 angka rata-rata kemiskinan berada di bawah 20%. Krisis ekonomi pada tahun 1998-1999 membalikkan keadaan ini, penduduk miskin mencapai 24% dari jumlah penduduk Indonesia. Tahun 2002 angka tersebut sudah turun menjadi 18% (Sulekale, 2003)

Faktor penyebabnya antara lain adalah strategi dan kebijakan pembangunan di era orde baru yang hanya diarahkan untuk mengejar pertumbuhan. Orientasi pembangunan selama ini masih pada taraf pertumbuhan ekonomi dan belum mencapai pada ada yang disebut pengembangan ekonomi, dikarenakan pengembangan ekonomi hanya akan terwujud jika hasil-hasil pembangunan sudah meliputi aspek politik, sosial, dan budaya. (Astuti, 2000, dalam Patton, 2005).

Istilah partisipatif yang selalu digunakan oleh pelaku pembangunan mulai ditinggalkan. Nuansa sentralistik dan kurang mampu dalam memperbaiki kelemahan makna powerless masyarakat kecil(petani). Istilah partisipasi masyarakat mulai ditinggalkan juga disebabkan karena arahnya bukan untuk pengadvokasian kekuatan struktural, yang umumnya timpang dan kurang memihak kepentingan petani. Sementara itu, penggunaan istilah pemberdayaan lebih terkait dengan penguatan terhadap ketidakberdayaan masyarakat (misalnya: kemiskinan). Masyarakat diberdayakan dengan memanfaatkan pengetahuan dan kearifan lokal  agar menjadi subyek dalam pembangunan, mandiri, mampu menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan semangat kepercayaan diri masyarakat setempat (Elizabeth, 2007)

Makna pemberdayaan[1] mencakup tiga aspek, yaitu: menciptakan kondisi yang kondusif yang mampu mengembangkan potensi masyarakat setempat, memperkuat modal (potensi) sosial masyarakat demi meningkatan mutu kehidupannya, dan mencegah dan melindungi agar kekuatan atau tingkat kehidupan masyarakat yang sudah rendah menjadi semakin rendah (Sumodiningrat, 1997).

Kebijakan pemberdayaan petani dapat dipilah menjadi tiga kelompok, yaitu: Pertama: Kebijakan langsung (sering disebut sebagai tujuan praktis), diarahkan pada peningkatan akses terhadap sasaran pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan bahan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan, peningkatan produktivitas dan pendapatan. Ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan menghasilkan nilai tambah, perbaikan akses sumberdaya, teknologi, pasar, dan sumber pembiayaan; Kedua: Kebijakan tidak langsung; diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya peningkatan pemerataan, pemberdayaan, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan; Ketiga: Kebijaksanaan khusus; ditujukan pada penyiapan penduduk miskin untuk melakukan sosial ekonomi sesuai dengan budaya setempat. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong dan memperlancar proses transisi dari kehidupan subsisten menjadi kehidupan pasar.

Modal sosial yang merupakan salah satu aspek dalam makna pemberdayaan masyarakat kerap terlupakan. Peningkatan mutu kehidupan masyarakat  dapat dilakukan dengan meningkatkan modal sosial dalam masyarakat tersebut. Dalam makalah ini penulis mencoba membahas penguatan modal sosial yang dilakukan di desa-desa ex pertanian lahan kering di kabupaten boyolali, desa-desa ex proyek bangun desa serta desa Beji kecamatan Patuk kabupaten Gunungkidul.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

  1. Bagaimana pengaruh modal sosial terhadap pemberdayaan masyarakat pedesaan?
  2. Elemen modal sosial apakah yang paling berpengaruh?
  3. Apakah terjadi penguatan modal sosial?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penguatan modal sosial terhadap pemberdayaan masyarakat pedesaan. Kemudian mencari tahu elemen modal sosial apakah yang paling berpengaruh dalam modal sosial tersebut. Setelah kedua hal itu dicapai penulis ingin mengetahui apakah terjadi atau tidaknya penguatan modal sosial dalam masyarakat desa.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Modal Sosial KUBE

Definisi modal sosial (social capital) lebih menekankan pada hubungan sosial dan pola-pola organisasi sosial yang diciptakan untuk memperoleh kekuatan yang potensial untuk perkembangan ekonomi. Mereka mengaitkan modal sosial dengan analisis mikro, mezzo, dan makro, sehingga modal sosial tidak bisa dijelaskan dengan istilah investasi (modal) sebagaimana yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Pada aras makro modal sosial meliputi institusi seperti pemerintah, aturan hukum, kebebasan sipil dan politik. Pada aras mikro, modal sosial berkaitan dengan analisis individu dan keluarga, sedang di aras Mezzo lebih cenderung ke pendekatan komunitas.

Sesuai dengan tugas akhir program pascasarjana Widiyanto pada tahun 2005 yang berjudul Pemberdayaan komunitas Petani Miskin Melalui Pengembangan Kelompok Usaha Bersama(KUBE), penulis melihat bahwa salah satu aspek penting yang dimasukkan Widiyanto dalam usaha pemberdayaan yang dilakukan pada masyarakat desa Beji di kabupaten Gunungkidul ini adalah modal sosial. Di dalam tulisan tersebut Widiyanto memasukkan KUBE ke dalam modal sosial masyarakat desa Beji, sebab KUBE memiliki karakteristik modal sosial.

KUBE berisi serangkaian norma, nilai, dan jaringan yang dapat menggerakkan masyarakat untuk melakukan kegiata bersama-sama untuk tujuan kesejahteraan. Prinsip kekeluargaan, kegotongroyongan, kepercayaan, hubungan timbale balik dan kejujuran yang merupakan dimensi modal sosial dikedepankan oleh kelompok usaha bersama ini. Hal tersebut sesuai dengan konsep bahwa modal sosial berkenaan dengan nilai dan norma yang mengatur interaksi diantara individu, keluarga, dan komunitas yang mengejawantahkan dalam berbagai tradisi, kebiasaaan dengan rasionalitas masing-masing (Nasdian dan Utomo, 2004, dalam Widiyanto, 2005).

Penulis mengeneralisasikan komunitas petani yang disebutkan dalam tulisan Widiyanto sebagai masyarakat desa dikarenakan 79 persen dari total jumlah penduduk yang bekerja di desa Beji adalah komunitas petani(Widiyanto, 2005).

Pengaruh modal sosial terhadap pemberdayaan yang terjadi di masyarakat desa Beji ini sangat besar. Tanpa modal sosial seperti kepercayaan, usaha pengembangan KUBE tidak akan bisa berjalan. Tanpa adanya rasa percaya yang terjalin antara anggota kelompok dan pengurus masalah yang terjadi dalam tidak akan terselesaikan.

Elemen-elemen modal sosial yang paling berpengaruh pada masyarakat desa Beji adalah kepercayaan dan jejaring. Tingginya kepercayaan akan berpengaruh pada partispasi anggota terhadapa kegiatan KUBE, pemberian pinjaman kepada anggota kelompok dan kekompakan kelompok yang secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap performa KUBE. Jejaring yang dibangun kelompok ini masih kurang, KUBE hanya bisa menjalin jejaring dengan satu pihak luar yaitu Bank dan itu juga hanya sebatas menjadi nasabah. Jika jejaring yang dibangun oleh masyarakat desa terhadap KUBE dapat lebih baik performa KUBE akan lebih baik dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan KUBE akan memperoleh hasil yang lebih baik.

Paling tidak ada tiga aspek yang menunjukkan penguatan modal sosial, yaitu: terbentuknya kerja sama dan solidaritas (“kohesivitas”), perluasan jaringan kerja (bermakna pengingkatan skala kerja atau jaringan ekonomi), dan peningkatan daya saing kolektif secara berkelanjutan (Pranadji, 2006). Dilihat dari hasil yang diperoleh memang terjadi penguatan modal sosial, namun masih terasa kurang karena aspek perluasan jaringan kerja masih sempit.

2.1 Modal Sosial ALK

Untuk menguatkan hipotesis penulis bahwa pemberdayaan harus memperhartikan modal sosial yang ada agar dapat terlaksana dengan baik. Penulis juga membahas salah satu Jurnal Agro Ekonomi tentang penguatan modal sosial. Jurnal ditulis oleh Tri Panardji dan isinya adalah penelitian tentang pemberdayaan masyarakat  dalam pengelolaan agroekosistem lahan kering(ALK). Penelitian dilakukan di dua lokasi, yaitu pertama, di kabupaten Boyolali, mewakili daerah ex proyek pertanian konservasi dan pertanian lahan kering (P2LK) atau UACP (Up-Land Agricultural and Conservatio Project), didanai dengan bantuan  USAID; Adimiharja dkk, 2000). Lokasi di wilayah ini dikenal sebagai hulu DAS Jratunseluna (sungai Jragung, Tuntang, Serang, Lusi, dan Juana. Kedua, di Kabupaten Gunugkidul, yang merupakan bagian dari hulu DAS Bengawan Solo. Pertimbangan dilakukan penelitian di lokasi tersebut karena pernah dilakukannya kegiatan rehabilitasi secara besar-besaran dan dalam kurun waktu sekitar 5 tahun atau lebih.

Unit lokasi pengamatan adalah desa. Untuk mengamati kekhasan kekuatan modal sosial, dalam satu desa dipilih dua dukuh, sehingga keseluruhan didapatkan 8 dukuh contoh dari empat desa yang diteliti. Empat desa tersebut yaitu, desa Gunungsari dan desa Godanglegi (kabupaten Boyolali), dan desa Kedungpoh dan desa Katongan (Gunungkidul).

Masyarakat pedesaan di keempat desa contoh merupakan hasil dari dinamika tatanan sejarah budaya dan ekologi agraris masyarakat Jawa. Walaupun tidak semua tingkat kehidupan masyarakat di keempat desa contoh mengalami kemajuan, atau setidak-tidaknya ada yang kemajuannya mengalami masa pasang surut, namun secara sosio-historis masyarakat di keempat desa contoh memliki kekuatan untuk tetap bertahan hidup dan sekaligus menghindarkan diri dari proses pemunahan secara alami. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Keberadaan masyarakat pedesaaan tidak hanya sekumpulan manusia yang secara fisik telah hidup bersama dalam kurun waktu tertentu, namun ada ruh sosial yang menjadi kekuatan pengikat kehidupan bersama mereka.

Modal sosial menjadi faktor penting mengapa masyarakat di keempat desa contoh sampai sekarang masih bisa bertahan. KeButuhan pangan yang terpenuhi memang hal yang penting bagi masyarakat. Namun tidak sampai terjadinya kekerasan akibat berebut kebutuhan pangan. Juga nyaris tidak terlihat gejala ”penghancuran solidaritas sosial” akibat masyarakat mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Nilai budaya dan modal sosial setempat bukan saja bisa menjadi inti kekuatan yang mampu mengakomodasi masalah kekurangan pangan dan faktor kesulitan hidup lainnya, melainkan juga bisa diarahkan untuk mengatasi kekurangan pangan secara kolektif. Adanya Lumbung Paceklik di Desa Kedungpoh, yang kemudian menjadi Lumbung Padukuhan (Pranadji, 1986, dalam Pranadji, 2006) dan kemudian berkembang menjadi Lumbung Desa (di tingkat desa), menunjukkan bahwa masyarakat tingkat dukuh memiliki kekuatan modal sosial untuk mengatasi masalah kesulitan hidup secara kolektif.

Sayangnya, setelah adanya KUD (Koperasi Unit Desa), lembaga semacam Lumbung Desa menjadi tidak berfungsi dan kemudian mati. Masyarakat pedesaan tidak hanya mencerminkan rajutan vertikal, melainkan juga rajutan horisontal. Kekuatan kolektivitas masyarakat desa Kedungpoh dan desa Gondanglegi, misalnya, lebih banyak ditopang oleh kolektivitas horisontal masyarakat dukuh daripada kolektivitas vertikalnya (dukuh-desa).

Masyarakat dukuh memiliki rajutan horisontal yang relatif kuat dibanding desa. Walaupun secara hirarkhi pemerintahan penyelenggaraan administrasi pedukuhan masih dikendalikan pemerintahan desa, namun perkembangan tata-nilai (misalnya nilai kewirausahaan) masyarakat pedukuhan telah dapat melintasi batas geografi, budaya dan pemerintahan desa. Hubungan kekerabatan dan ketetanggaan bisa menjadi wadah pengembangan kewirausahaan kolektif tingkat dukuh dan subdukuh. Kelembagaan ekonomi tingkat desa, seperti KUD, tidak mampu menunjukkan sebagai wadah pengembangan kewirausahaan kolektif tingkat desa.

Aspek kepercayaan atau trust menjadi komponen utama pembentuk modal sosial di pedesaan. Aspek lain, seperti kerja sama (cooperation) dan jaringan kerja (net-work), menurut hemat penulis tidak akan terbentuk dengan mantap jika tidak dilandaskan pada terbentuknya hubungan saling percaya (mutual-trust) antar anggota masyarakat. Dalam kehidupan sosial di pedesaan, pengertian kepercayaan (trust) seharusnya tidak dilihat sekedar sebagai masalah personalitas (psikologis) atau intrapersonal, melainkan mencakup juga aspek ekstrapersonal dan intersubyektif. Kasus pada masyarakat dukuh di Desa Kedungpoh, Katongan, dan Gondanglegi menunjukkan bahwa makna terbentuknya rasa saling percaya (mutual trust) adalah hasil interaksi yang melibatkan (paling tidak antar tiga) anggota masyarakat dalam suatu kelompok ketetanggaan, asosiasi tingkat dukuh, organisasi tingkat desa, dan berkembangnya sistem jaringan sosial hingga melintasi batas desa.

Pada suatu masyarakat ketetanggaan atau dukuh yang mengandung kontradiksi sosial relatif tinggi, maka jaringan kepercayaan yang terbentuk umumnya relatif sempit hingga pada tingkat hubungan yang bersifat personal. Sebaliknya, pada masyarakat yang berpotensi cepat maju umumnya mampu mengembangkan jaringan kepercayaan (mutual trust) yang relatif besar. Sampai seberapa besar jaringan kepercayaan yang dikembangkan suatu masyarakat pedesaan, hal itu sangat tergantung pada kandungan elemen tata-nilai yang secara keseharian hidup di masyarakat. Dapat dikemukakan ada 12 elemen dasar tata-nilai yang menentukan tingkat kemajuan atau kekuatan modal sosial masyarakat pedesaan. Bisa cepat maju atau tidaknya suatu masyarakat hal itu ditentukan oleh seberapa jauh mutu kedua-belas elemen dasar tata-nilai tersebut dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Tata-nilai yang tampak dalam masyarakat umumnya tidak langsung bisa dilihat dari masingmasing dua belas elemen dasarnya, melainkan akan lebih mudah dilihat dari (misalnya) empat elemen nilai kompositnya, yaitu:

1. Ditegakkannya sistem sosial di pedesaan yang berdaya saing tinggi (”produktif”) namun berwajah humanistik (tidak ekspoitatif dan intimidatif terhadap sesama manusia atau masyarakat).

2.Ditegakkannya sistem keadilan yang dilandaskan pada pemenuhan

kebutuhan dasar manusia (tidak imperialistik dan menegasi kehidupan sosial).

3. Ditegakkannya sistem solidaritas yang dilandaskan pada hubungan saling percaya (mutual-trust) antarelemen pembentuk sistem masyarakat. Elemen

terkecil adalah individu, sedangkan elemen yang lebih besar bisa berupa kelompok, asosiasi atau organisasi sosial. (Desa bisa dipandang sebagai

organisasi sosial yang sudah bersifat kompleks).

4. Dikembangkannya peluang untuk mewujudkan tingkat kemandirian dan

keberlanjutan kehidupan masyarakat yang relatif tinggi, yang hal ini merupakan salah satu bagian terpenting keberadaan suatu masyarakat, dapat dipandang sebagai resultan dari ketiga butir di atas.

Modal sosial di setiap desa contoh memiliki kekuatan yang berbeda (Tabel 1). Dibanding tiga desa contoh lain, yang memiliki modal sosial palingkuat adalah Desa Kedungpoh. Modal sosial yang dimiliki Desa Kedungpoh tergolong kuat (4,01). Dua desa yang memiliki modal sosial yang tergolongantara sedang dan kuat adalah Desa Gondanglegi (3,47) dan Desa Katongan (3,35). Hanya satu desa yang memikliki modal sosial tergolong lemah atau paling lemah (2,53), yaitu Desa Gunungsari. Terlihat bahwa salah satu dukuh (Dukuh 2) di Desa Gunungsari memiliki modal sosial tergolong lemah (1,98), sementara dukuh yang lain (Dukuh 1) modal sosialnya tergolong sedang (3,04). Menarik untuk dikemukakan bahwa kekuatan modal sosial antardukuh dalam satu desa tidaklah sama. Sebagai gambaran, pada Desa Gunungsari, kekuatan modal sosial pada Dukuh 1 tergolong sedang (3,04) dan pada Dukuh 2 (2,00) tergolong lemah. Demikian juga pada Desa Katongan, modal sosial pada Dukuh 1 mendekati sedang (2,80) dan pada Dukuh 2 mendekati kuat (3,89) (Pranadji, 2006). Modal sosial antardukuh yang relatif seimbang ditunjukkan di Desa Kedungpoh dan Gondanglegi.

Tabel 1. Kekuatan Modal Sosial Menurut Elemen Pembentuknya pada Keempat Desa Contoh

(Pranadji, 2006)

Keterangan: 1=sangat lemah; 2=lemah; 3=sedang; 4=kuat; 5=sangat kuat

Secara kuantitatif bisa saja dikatakan bahwa kekuatan modal sosial tingkat desa merupakan penjumlahan modal sosial tingkat dukuh. Namun demikian tetap harus dipahami bahwa cara pandang demikian tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan di lapangan. Dapat ditunjukkan bahwa hubungan antara dukuh satu dengan dukuh lain tidak selalu mencerminkan keharmonisan. Dapat dikatakan bahwa modal sosial di tingkat desa tidak sepenuhnya mencerminkan penjumlahan modal sosial setiap dukuh dalam satu desa. Jika di satu desa dijumpai terdapat kesenjangan kekuatan modal sosial antardukuh relatif besar, penggunaan pendekatan kuantitatif perlu dilakukan secara lebih hati-hati.

Elemen modal sosial di pedesaan yang dinilai penting adalah solidaritas, manajemen sosial, jaringan kerja sama dan kegotong-royongan setempat. Peran kepemimpinan sangat penting dalam penguatan modal sosial setempat. Kepemimpinan formal di pedesaan mendapat tempat tersendiri di masyarakat pedesaan.

Namun demikian, peran kepemimpinan nonformal umumnya memiliki pengaruh lebih nyata dalam membangun dan memelihara modal sosial. Memperkuat basis kepemimpinan pada tokoh nonformal setempat untuk menguatkan modal sosial setempat dinilai memberikan jaminan lebih baik dibanding jika mengandalkan pada tokoh formal atau tokoh dari desa. Komponen tata-nilai dasar seperti rajin dan kerja keras, empati, kejujuran atau amanah, sabar, rasa malu atau harga diri, dan hidup hemat adalah kumpulan tata-nilai dasar yang berperan penting membentuk modal sosial di pedesaan.

Pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan ALK di pedesaan secara berkelanjutan tidak cukup dilandaskan pada pemberian bantuan material berdasar semangat belas kasihan (“caritas”) atau pengembangan sistem usaha atau produksi berbasis lahan, melainkan harus juga mempertimbangkan penguatan semangat kerja kolektif dan menghormati sumberdaya (agroekosistem sebagai) milik bersama. Kombinasi penguatan sejumlah tatanilai sekaligus; gabungan antara nilai rasa malu, empati dengan nilai kerja keras dan kerajinan; sangat penting untuk dikedepankan. Gabungan nilai penguat modal sosial yang disebut pertama merupakan komponen penting untuk pembuatan model pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam pengelolaan ALK secara berkelanjutan.

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada masyarakat desa Beji dengan pengembangan KUBE terjadi penguatan modal sosial dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa tersebut. Akan tetapi, masih ada aspek-aspek yang kurang seperti jejaring yang masih sempit. Walaupun begitu, penguatan modal dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa Beji ini dapat membuat masyarakat lebih berdaya dengan KUBE sebagai modal sosial mereka.

Elemen-elemen modal sosial yang paling berpengaruh pada masyarakat desa Beji adalah kepercayaan dan jejaring. Jika dibandingkan dengan ALK, elemen modal sosial yang paling berpengaruh ternyata sama, yakni kepercayaan karena kepercayaan adalah awal dari terbenruknya modal sosial yang baik untuk dapat membuat masyarakat lebih berdaya.

Dalam kedua tulisan tersebut hipotesis penulis terbukti bahwa pemberdayaan masyarakat desa dapat terlaksana lebih baik dengan adanya penguatan modal sosial.

Jejaring yang ada pada KUBE harus diperluas lagi karena hal tersebut akan memperkuat aspek-aspek modal sosial yang ada. Pengembangan model penguatan modal sosial memerlukan latarbelakang pemahaman yang mendalam tentang penguatan tata-nilai,keorganisasian masyarakat berbasis komunitas kecil, manajemen sosial yangsehat, kepemimpinan nonformal, dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, Pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui penguatan modal sosialnya perlu diletakkan dalam bingkai transformasi atau pembangunan masyarakat pedesaan secara berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terpeliharanya ALK di pedesaan perlu dijadikan indikator utama keberlanjutan pembangunan pedesaan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, Woro S.J. 2000. Mencari Format Baru Pembangunan Sosial –Ekonomi

Masyarakat Nelayan, Neptunus, Vol. 7 Nomor 2, Hal. 91-102,.

Elizabet, Roosganda. 2007. Fenomena Sosiologis Metamorphosis Petani:

ke Arah Keberpihakan Pada Masyarakat Petani Di Pedesaan yang

Terpinggirkan Terkait Konsep Ekonomi KerakyatanI. Dalam FORUM penelitian agro ekonomi, Vol. 25 Nomor 1, Juli  :  29 – 42.

Karsidi, Ravik. 2005. Pemberdayaan Masyarakat untuk Usaha Kecil dan Mikro,

Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta, Jawa Tengah. Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan Sekolah Pascasarjana. IPB. Bogor.

Nasdian, Fredian Tonny dan Bambang, Sulistyo Utomo. 2004. Pengembangan

Kelembagaan dan Modal Sosial. Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Fakultas Pertanian IPB. Bogor.

Nasdian, Fredian Tonny dan Dharmawan, Arya Hadi. 2004. Sosiologi untuk

Pengembangan Masyarakat. Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Fakultas Pertanian IPB. Bogor.

Pranadji, Tri. 2006. Penguatan Modal Sosial Untuk Pemberdayaan

Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan Agroekosistem Lahan Kering. Dalam JURNAL Agro Ekonomi, Volume 24 No.2, Oktober  : 178-206.

Sulekale, Dalee D. 2003. Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi

daerah. Dalam JURNAL Ekonomi Rakyat Vol. II  Nomor 2 April.

Sumodiningrat, G. 1997. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat.

Bina Rena.Pariwara. Jakarta.

Wahyuni, Ekawati S. dan Muljono, Pudji. 2007. Berfikir dan Menulis Ilmiah.

Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia. IPB. Bogor.

Widiyanto. 2005. Pemberdayaan Komunitas Petani Miskin melalui

Pengembangan Kelompok Usaha Bersama.(Thesis Magister Sains). Program Pascasarjana Magister Profesional Pengembangan Masyarakat (MPM). IPB. Bogor.


[1] Ravik, Karsidi dalam Seminar Nasional Pengembangan SDM Indonesia di Bogor pada tanggal 21 September 2005 menyebutkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mampu mengembangkan teknikteknik pendidikan tertentu yang imajinatif untuk menggugah kesadaran masyarakat.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: